Kebijakan Arsip - JakartabisnisID

Tingkatkan Transparansi, Bappebti Teken PKS dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri

25

Des

0 Comments

KebijakanBappebti, Kebijakan, Kemendag, Kemendagri, Perdagangan

Tingkatkan Transparansi, Bappebti Teken PKS dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul IkhsanJakartabisnisID - Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko menyatakan, harmonisasi penggunaan data kependudukan berperan penting untuk mendukung transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappebti. Hal ini disampaikan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Bappebti dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di auditorium Bappebti, Jakarta pada hari ini, Kamis (22/12). "Penandatanganan PKS ini adalah wujud harmonisasi untuk mendukung transparansi atas implementasi ketentuan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas dalam rangka pemanfaatan data kependudukan. Hal…

<strong>Optimalkan Sertifikasi Produk Halal, Pemerintah Lakukan Kebijakan Sertifikasi Halal UMK secara </strong><em><strong>Self Declare</strong></em>

10

Nov

By Jamaludin Al Afghani

0 Comments

Kebijakan, UMKMEkonomi, Halal, Produk, Produk Halal, Sertifikasi, UMKM

Optimalkan Sertifikasi Produk Halal, Pemerintah Lakukan Kebijakan Sertifikasi Halal UMK secara Self Declare

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul IkhsanJakartabisnisID, Jakarta - Mendorong kemudahan proses sertifikasi halal melalui penyederhanaan prosedur, kepastian waktu penerbitan sertifikat halal, serta fasilitasi bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Pemerintah telah menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai salah satu pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Kebijakan tersebut juga turut bertujuan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses sertifikasi halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal, Auditor Halal, dan Penyelia Halal. Adapun pelaksanaan kebijakan JPH dalam UU CK tersebut, khususnya pada sertifikasi halal untuk UMK melalui mekanisme self declare dinilai…

Pemerintah Putuskan Pungutan Ekspor US$0/MT Dilanjutkan per 1 November 2022 pukul 00.00 WIB

01

Nov

By Jamaludin Al Afghani

0 Comments

Exim, KebijakanCPO, Ekspor, Kebijakan, Perkebunan, Produk Perkebunan, Sawit

Pemerintah Putuskan Pungutan Ekspor US$0/MT Dilanjutkan per 1 November 2022 pukul 00.00 WIB

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Pemerintah memberi perhatian yang serius dan tetap berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional, dimana berbagai kebijakan juga telah ditetapkan untuk mendukung hal tersebut. Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni penetapan Pungutan Ekspor (PE) menjadi US$0/MT yang berlaku sejak 15 Juli 2022. Merespon kondisi harga CPO terkini, Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar rapat secara hybrid, Senin (31/10), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa PE US$0/MT dilanjutkan per 1 November 2022…

BPJPH Kemenag Review Manual Sistem Jaminan Produk Halal Rumah Potong

26

Okt

By Jamaludin Al Afghani

0 Comments

KebijakanBPJPH, Kebijakan, Kemenag, Produk Halal

BPJPH Kemenag Review Manual Sistem Jaminan Produk Halal Rumah Potong

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Kemenag menggelar review terhadap manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU). Review dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag bersama tim Juru Sembelih Halal Indonesia (Juleha) dan Direktorat Kesmavet Kementerian Pertanian. Review berlangsung di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Hadir melakukan review, Muhammad Ali Subarkah sebagai Presiden Juleha dan Hendri Indriansyah Sekretaris Juleha. Sementara dari Direktorat Kesmavet, hadir drh. Apriyani serta drh. Ade Kurniasih dari RPH Cibinong Bogor. BACA JUGA : BRI Jadi Akselerator Implementasi ESG Melalui Role Modeling Review…

Kemendag dan PT Bank Syariah Indonesia Tingkatkan Pemanfaatan SRG di Wilayah Aceh

06

Okt

By Irwan Adhi Husada

0 Comments

KebijakanBank Syariah Indonesia, Bappebti, Kemendag, Pertanian, Petani, Skema Subsidi Resi Gudan

Kemendag dan PT Bank Syariah Indonesia Tingkatkan Pemanfaatan SRG di Wilayah Aceh

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Penandatanganan dilakukan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti Widiastuti bersama Retail Banking Director PT BSI Ngatari di Aceh, Selasa (4/10). “Penandatanganan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan pembiayaan SSRG di wilayah Aceh yang semua kegiatan pembiayaan dan perbankannya dilakukan dengan menggunakan akad syariah. Selain itu, dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan turut mendorong berkembangnya pelaksanaan Sistem…

Berdampak Luas bagi Ekonomi, Kemenperin Fokus Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

19

Jul

By Jamaludin Al Afghani

0 Comments

Industri, KebijakanIndustri, Kebijakan, Kelapa Sawit, Kemenperin, Menprin

Berdampak Luas bagi Ekonomi, Kemenperin Fokus Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Kementerian Perindustrian fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas berbasis agro dalam negeri, termasuk kelapa sawit. Industri pengolahan kelapa sawit berperan penting dalam menumbuhkan perekonomian nasional. Industri ini mampu menyerap hasil produksi petani rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani sawit swadaya, hingga menambah perolehan devisa bagi negara. Aktivitas industri pengolahan sawit juga memberikan multiplier effect seperti menumbuhkan kawasan industri baru berbasis sawit seperti di Dumai (Riau), Sei Mangkei dan Kuala Tanjung (Sumatra Utara), Tarjun (Kalimantan Timur), dan Bitung (Sulawesi Utara), serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.…

Janji Turunkan Harga Migor, Mendag Zulhas Luncurkan Minyakita Rp14 Ribu/liter

07

Jul

By Jamaludin Al Afghani

0 Comments

Kebijakan, NasionalKemendag, Migor, Minyakita, Nasional

Janji Turunkan Harga Migor, Mendag Zulhas Luncurkan Minyakita Rp14 Ribu/liter

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Belum lama dilantik sebagai Menteri Perdagangan oleh Presiden Jokowi Widodo, permasalahan kelangkaan dan tidak stabilnya harga minyak goreng yang menyedot perhatian masyarakat menjadi program prioritas Mendag Zulkifli Hasan. Janji Mendag Zulhas menurunkan harga minyak goreng dalam waktu singkat lunas sudah dengan meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat dengan merek Minyakita di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7). Minyakita akan didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter. Peluncuran Minyakita menjadi upaya pemerintah mendistribusikan minyak goreng hasil alokasi pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO) melalui…

Menperin Imbau Industri Tetap Tenang dan Perkuat Program MGC Bersubsidi

22

Apr

By Irwan Adhi Husada

0 Comments

Industri, Kebijakan, RitelIndustri, Kemenperin, Menperin, Ritel

Menperin Imbau Industri Tetap Tenang dan Perkuat Program MGC Bersubsidi

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Program Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil terus bergulir dan meningkat angka pemenuhan distribusinya. Per 19 April 2022, data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) menunjukkan distribusi Minyak Goreng Curah Bersubsidi selama bulan April (19 hari) mencapai 136.720 Ton, atau rata-rata 7.197 Ton/hari. Angka tersebut sesuai perkiraan Kemenperin pada minggu lalu, bahwa rata-rata distribusi Minyak Goreng Curah Bersubsidi pada minggu ketiga April 2022 akan mencapai rata-rata sebanyak 7.000 Ton per hari, atau memenuhi kebutuhan secara nasional. BACA JUGA : PermataBank Raih Top…

Perkuat Transformasi Pranata Humas, Presiden Setujui Kenaikan Tunjangan Jabatan

15

Mar

By Jamaludin Al Afghani

0 Comments

Kebijakan, NasionalHumas, Kebijakan, Kemenkominfo, Nasional, Pranata Humas, Tunjangan Jabatan

Perkuat Transformasi Pranata Humas, Presiden Setujui Kenaikan Tunjangan Jabatan

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Melalui kenaikan tunjangan itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong mengharapkan Pranata Humas memperkuat transformasi peran dan aktif melaksanakan komunikasi publik serta membangun reputasi negara. “Kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi salah satu indikator kesuksesan pemerintah dalam melayani publik yang berimplikasi sebagai penanda keberhasilan suatu bangsa. Harapan yang sedemikian besar dipercayakan kepada Humas Pemerintah, khususnya para pemangku Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat,” ungkap Dirjen Usman…

Simak, Ini Aturan Pengajuan Visa Bagi Pelajar Asing di Indonesia

11

Mar

By Adam Gumelar

0 Comments

Kebijakan, Layanan UmumDitjen Imigrasi, Imigrasi, Kebijakan, Layanan Umum, Visa

Simak, Ini Aturan Pengajuan Visa Bagi Pelajar Asing di Indonesia

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan pelajar asing dari mancanegara. Untuk bisa menuntut ilmu di Indonesia, orang asing (OA) harus memiliki visa pelajar dan penjamin. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 36 tahun 2021, Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kegiatan OA selama di Indonesia. Penjamin berperan penting dalam proses pengajuan visa karena tanpanya, permohonan visa tidak dapat diajukan. Penjamin untuk pelajar asing dapat berupa perorangan, maupun Lembaga Pendidikan tempatnya menuntut ilmu di Indonesia. “Penjamin visa pelajar harus mendaftar dulu…