Kebijakan

Berita kebijakan pemerintah

Indonesia Dorong Resiliensi Sektor Pariwisata di G20

Indonesia Dorong Resiliensi Sektor Pariwisata di G20

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong resiliensi sektor pariwisata pascapandemi COVID-19 pada pertemuan kelompok kerja pariwisata/tourism working group (TWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022, guna mempercepat pemulihan ekonomi. Hal itu, disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekaraf), Sandiaga Salahudin Uno, saat peluncuran atau kick-off meeting TWG G20 Indonesia 2022, yang digelar daring dan luring dari Balairung Soesilo Soedarman, Kemneparekraf, Jakarta, Senin (14/2/2022), dikutip dari Infopublik. BACA JUGA : Strategi Menuju Lifting 1 Juta Barrel per Hari “Negara-negara G20, harus terus menyinergikan dan menjelaskan rencana kebangkitan sektor ekonomi yang ditopang oleh pariwisata dan ekonomi…
Read More
Soal PPKM, Menko Luhut: WFO Kembali ke 50%

Soal PPKM, Menko Luhut: WFO Kembali ke 50%

Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan bahwa pada periode PPKM minggu ini, Pemerintah akan menyesuaikan kembali batasan maksimal WFO di level 3, yang sebelumnya 25% menjadi 50%. Hal itu diungkapkannya dalam keterangan pers PPKM yang dilaksanakan secara virtual, Senin (14-02-2022). “Pada periode PPKM minggu ini, Pemerintah akan menyesuaikan kembali batasan maksimal Work From Office (WFO) di level 3 yang sebelumnya 25% menjadi 50%. Selain itu, aktivitas seni budaya dan sosial masyarakat serta fasilitas umum seperti tempat wisata juga dinaikkan menjadi 50%. Detail dari…
Read More
Lindungi Masyarakat, Kemendag Tertibkan Robot Trading Tak Berizin

Lindungi Masyarakat, Kemendag Tertibkan Robot Trading Tak Berizin

Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bertindak tegas terhadap usaha penjualan expert advisor/robot trading tak berizin. Tindakan tegas dilakukan kepada PT DNA Pro Akademi pada hari ini, Jumat (28/1) di Jakarta. "Kegiatan penertiban ini merupakan hasil temuan pengawasan terhadap PT DNA Pro Akademi yang telah menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor/robot trading dengan menggunakan sistem MLM atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999…
Read More
Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksin Internasional Sesuai Standar WHO

Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksin Internasional Sesuai Standar WHO

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Mengantisipasi isu sertifikat vaksin indonesia tidak dikenal atau diakui di sejumlah negara di luar negeri, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan sertifikat vaksin internasional sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Chief of Digital Transformation Office Kemenkes, Setiaji menyampaikan bahwa bentuk dan informasi yang tertera pada sertifikat vaksin internasional sudah disesuaikan dengan standar WHO, termasuk kode QR yang tercantum di dalamnya agar bisa terbaca dan diakui di luar negeri. Sertifikat vaksin internasional dapat digunakan oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai bukti telah menerima vaksinasi…
Read More
BI dan The People’s Bank Of China Perbarui Perjanjian Swap Bilateral Mata Uang Lokal Kedua Negara

BI dan The People’s Bank Of China Perbarui Perjanjian Swap Bilateral Mata Uang Lokal Kedua Negara

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufik JakartabisnisID - Bank Indonesia dan The People's Bank of China memperbaharui perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal (Bilateral Currency Swap Arrangement - BCSA) dan berlaku efektif sejak 21 Januari 2022. Perjanjian BCSA tersebut memungkinkan dilakukannya pertukaran dalam mata uang lokal masing-masing negara hingga senilai CNY250 miliar atau Rp550 triliun (ekuivalen sekitar 38,8 miliar dolar AS). BACA JUGA : BI Perluas Kerja Sama QRIS Antarnegara dengan Malaysia Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk semakin mendorong perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal masing-masing negara dalam rangka pembangunan ekonomi di kedua…
Read More
Raker dengan DPD RI, Menteri Trenggono Beberkan Program Kampung Perikanan untuk Pembangunan Daerah

Raker dengan DPD RI, Menteri Trenggono Beberkan Program Kampung Perikanan untuk Pembangunan Daerah

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufik JakartabisnisID - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membeberkan berbagai program yang akan diakselerasi pada tahun 2022, dalam rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta, Selasa (18/1/2022). Salah satunya yaitu pembangunan kampung perikanan, yang terdiri dari kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya. Pembangunan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan di berbagai daerah. "Pembangunan kampung nelayan akan dilakukan di 120 lokasi, dan pembangunan kampung budidaya akan dilakukan di 130 lokasi," jelas Menteri Trenggono dalam rapat kerja tersebut. BACA JUGA…
Read More
PpnBM DTP Dilanjutkan, Kerek Penjualan Mobil dan Produksi Industri Komponen

PpnBM DTP Dilanjutkan, Kerek Penjualan Mobil dan Produksi Industri Komponen

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufik JakartabisnisID - Pemerintah akan melanjutkan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM) untuk pembelian mobil harga Rp200 juta hingga Rp250 juta pada tahun ini. Sedangkan diskon PPnBM DTP 100 persen berlaku untuk mobil jenis low cost green car (LCGC). “Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian bahwa Bapak Presiden telah menyetujui perpanjangan insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor ini. Namun ada persyaratan local content atau local purchase, yang sedang dibahas nilainya oleh tim teknis,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (18/1). Dalam skemanya, diskon PPnBM 100…
Read More
Menteri Trenggono: Regulasi Ramping dan Tepat Sasaran Kunci Akselerasi Program Terobosan

Menteri Trenggono: Regulasi Ramping dan Tepat Sasaran Kunci Akselerasi Program Terobosan

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufik JakartabisnisID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan analisis dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan KKP sebagai salah satu upaya memperkuat langkah KKP dalam mengakselerasi pelaksanaan program terobosan sehingga berbagai target dapat tercapai. Regulasi yang proporsional, tepat, akurat, dan sesuai kebutuhan menjadi kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan program terobosan di masa yang akan datang. "Pelaksanaan seluruh program terobosan tentunya harus didukung oleh regulasi yang tepat dan akurat, ramping namun tetap mampu menjawab kebutuhan yang ada dan tidak justru menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam…
Read More
KPK Dukung Kemenkes Bentuk Sistem Pengadaan Tersentralisir untuk Cegah KKN

KPK Dukung Kemenkes Bentuk Sistem Pengadaan Tersentralisir untuk Cegah KKN

Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Heri Taufik JakartabisnisID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (purn) Firli Bahuri akan mendukung dan membantu Kementerian Kesehatan dalam proses membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tersentralisir. Biro ini merupakan portofolio terbaru di lingkungan Kemenkes yang rencananya akan mulai beroperasi di bulan Februari 2022. Ketua KPK mengapresiasi inisiatif Kemenkes dalam pembentukan Biro ini mengingat pengawasannya akan lebih terpusat dan personil yang ditugaskan akan lebih fokus serta sistem pengadaan yang digunakan melalui e-catalog sektoral akan meningkatkan transparansi. Ia mengingatkan apapun jabatannya setiap orang punya tanggung jawab mewujudkan Indonesia bersih dari Korupsi, Kolusi…
Read More
BIG Percayakan Grab Jadi Platform Pertama Dukung Pemetaan Acuan Dasar Pembangunan Nasional

BIG Percayakan Grab Jadi Platform Pertama Dukung Pemetaan Acuan Dasar Pembangunan Nasional

Pewarta : Irwan Adhi Husada | Editor : Nurul Ikhsan JakartabisnisID - Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalin kerja sama dengan Grab, aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara untuk mendukung kesuksesan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) yang digagas oleh Pemerintah, dalam mewujudkan tata kelola hutan dan pertanahan yang baik. Sebagai superapp pertama yang bekerja sama dengan BIG, Grab akan mengumpulkan lebih dari 10.000 POI (Point of Interest) atau titik koordinat di tiga kota dan kabupaten yang menjadi pilot project, yaitu Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya. Dalam kolaborasi ini, pengumpulan POI didukung oleh mitra pengemudi Grab dengan teknologi pengumpulan data…
Read More