Optimalkan Sertifikasi Produk Halal, Pemerintah Lakukan Kebijakan Sertifikasi Halal UMK secara Self Declare
Pewarta : Jamaludin Al Afghani | Editor : Nurul IkhsanJakartabisnisID, Jakarta - Mendorong kemudahan proses sertifikasi halal melalui penyederhanaan prosedur, kepastian waktu penerbitan sertifikat halal, serta fasilitasi bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Pemerintah telah menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai salah satu pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Kebijakan tersebut juga turut bertujuan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses sertifikasi halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal, Auditor Halal, dan Penyelia Halal. Adapun pelaksanaan kebijakan JPH dalam UU CK tersebut, khususnya pada sertifikasi halal untuk UMK melalui mekanisme self declare dinilai…
