Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Hery Tufik
JakartabisnisID – SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Bersama KKKS Pertamina EP Asset 1 melaksanakan rapat paripurna terkait dengan Operasi dan Kehumasan di Wilayah Kerja Pertamina EP Asset 1 khususnya Field Jambi dan Ramba Field yang masuk dalam wilayah Sumbagsel.
Menyempatkan hadir sebagai observer ditengah kesibukkannya Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko juga memberikan arahan kepada tim SKK Migas Sumbagsel dan KKKS PEP Asset 1.
Eudi juga menyampaikan agar KKKS dapat memperhatikan pencapaian target yang telah dikomitmenkan dalam WP&B 2021, terkait hal-hal atau permasalahan yang dihadapi agar juga dioptimalkan penyelesaiannya pada tataran divisi/perwakilan dan untuk hal-hal tertentu yang memerlukan dukungan manajemen. Rudi juga memastikan akan memberikan dukungan sepenuhnya.
Pada kesempata yang sama hadir Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Adiyanto Agus Handoyo, Kadept Operasi SKK Migas Sumbagsel beserta tim dan Kadept Humas SKK Migas Sumbagsel beserta tim. Sementara dari Pertamina EP Asset 1 hadir langsung GM PEP Asset 1, Ani Surakhman beserta jajaran manajemen PEP Asset 1.
Agenda rapat dibuka Kepala Perwakilan Sumbagsel dan dilanjutkan dengan penyampaian paparan mengenai kegiatan Operasi dari Pertamina EP Asset 1, mulai dari target produksi yang telah disepakati dalam WP&B 2021 hingga tantangan-tantangan yang dihadapi di tahun 2021. Masing-masing FM di area Asset 1 khususnya Jambi dan Ramba juga menyampaikan potensi produksi dan permasalahan yang dihadapi di masing-masing field oleh GM PEP Asset 1.
Secara teknis PEP Asset 1 telah siap, namun perlu memperhatikan hal-hal non teknis yang berpotensi menjadi kendala dalam memenuhi target yang diamanahkan dalam WP&B 2021 beberapa hal tersebut antara lain terkait issue Illegal mining/drilling dan gejolak sosial yang akrab terjadi dalam kegiatan hulu migas.
Sementara itu, sejak dilantiknya Kepala Kepolisian Daerah Jambi, tim Asset 1 menyampaikan hingga hari ini, illegal mining/drilling berkurang drastis, disampaikan pula oleh GM PEP Asset 1 bahwa Kapolda yang saat ini memiliki komitmen tinggi terhadap penanggulangan Illegal Drilling, namun kendala utama yang disampaikan oleh pihak Polda adalah penanganan barang bukti.
Selain itu, berkenaan dengan gejolak sosial, yang utama terjadi saat ini adalah banyaknya permintaan untuk perbaikan atau peningkatan kualitasjalan operasi yang dilalui oleh masyarakat sekitar WK PEP Asset 1. Dengan kondisi negative profit, hal ini sangat menguras tenaga dan waktu bagi PEP Asset 1 dalam mencari solusi yang terbaik dengan melibatkan unsur Pemda dan pemangku kepentingan daerah.
Menanggapi hal tersebut SKK Migas Sumbagsel menyampaikan kajian terkait dengan illegal drilling, saat ini juga tengah berjalan pembahasan intensif di SKK Migas, bahkan sudah ada tim khusus yang dibentuk oleh Kepala SKK Migas yang diketuai oleh Penasihat Ahli Kepala SKK Migas, Satya Yudha dan sementara ini sedang ada pula perumusan ketentuan di tataran Peraturan Presiden yang diharapkan nantinya memiliki turunan peraturan Menteri yang akan mengatur lebih lanjut untuk penanganan kegiatan tak berijin ini.
Atas hal ini pula, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel menyampaikan bahwa bila diperlukan dapat saja dilakukan audiensi dengan Kapolda Jambi dengan menghadirkan TA Kepala SKK Migas untuk duduk Bersama membahas hal ini, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada Kapolda terkait industri hulu migas dan kegiatan illegal drilling di wilayah kerja KKKS.
Terkait dengan gejolak sosial yang meningkat, disampaikan pula bahwa perlunya komunikasi dan koordinasi ataupun pendekatan yang humanis kepada pemangku kepentingan di daerah, sambil melihat potensi-potensi Program Pengembangan Masyarakat yang ada untuk dioptimalkan pemenuhannya bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.
Pemerintah daerah sebagai menjadi mitra penting dalam menyampaikan program pengembangan masyarakat dari KKKS yang senantiasa seiring berjalan dengan skala prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pimpinan daerah. ***
